Yusril + Mahfud = 2 Putaran (Pilgub DKI)

Setelah Yusril Ihsa Mahendra mengeluarkan pernyataan bahwa pemilihan gubernur (pilgub) DKI menggunakan UU khusus yaitu UU No. 29 Tahun 2007, Mahfud MD mengeluarkan pernyataan yang serupa yaitu ‘untuk Jakarta ada undang-undang khusus tentang itu (http://news.detik.com/read/2012/07/15/174456/1965809/10/mahfud-md-pemenang-pilgub-dki-yang-meraih-suara-lebih-dari-50-persen?991104topnews). Pernyataan kedua tokoh ini menarik pasca pemungutan suara pilgub DKI tanggal 11 Juli 2012 yang lalu. Pertama, keduanya menggunakan asumsi yang sama dengan mendasarkan diri pada asas lex spesialis derogat lex generalis. Konsekuensi dari asumsi tersebut adalah pernyataan yang terlontar dan dimuat di media yaitu bahwa pilgub DKI diatur oleh UU khusus yaitu UU No. 29 Tahun 2007.

Kedua, pernyataan (yang senada) tersebut dapat dimaknai sebagai ‘kekalahan’ pra putusan MK. Artinya bahwa gugatan masyarakat ke MK berkaitan dengan pilgub 2 putaran sudah kalah sebelum dilakukan sidang untuk memeriksa pokok perkara di MK. Pernyataan tersebut dapat menjadi indikasi kekalahan atau ditolaknya gugatan ke MK tersebut. Ketiga, ‘kekalahan’ tersebut akhirnya mengarahkan Pilgub DKI akan dilakukan putaran kedua. Kedua tokoh tersebut seolah memberikan ‘lampu hijau’ ke penyelenggara pilgub untuk melaksanakan putaran kedua.

Tulisan selengkapnya dapat dilihat di Kompasiana