Meninjau Ulang Fungsi Polri Pasca Penembakan Warga di Limbang Jaya

Sengketa lahan antara PTPN VII dan warga di desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan menumbalkan warga yang tertembak luka-luka dan meninggal. Penguasaan tanah yang terjadi sejak tahun 1982 melalui pemaksaan kepada warga menjadi masalah sampai saat ini dan diselesaikan dengan mengedapankan ujung senapan aparat kepolisian. Dialog yang terbangun dikesampingkan oleh PTPN VII dengan memanggil aparat kepolisian untuk melakukan patroli yang oleh polisi disebut patroli dialogis. Patroli yang dilakukan didasarkan pada inisiatif salah satu pihak yang bersengketa dengan meminta aparat kepolisian hadir dan melakukan aktivitasnya di tengah masyarakat. Apakah warga desa yang mengundang aparat kepolisian?

Dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian) mengatur mengenai fungsi polisi yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi polisi sebagai salah satu fungsi pemerintah negara ditegaskan pada Pasal 5 UU Kepolisian yaitu sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penegasan fungsi polisi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ditegaskan pula dalam tugas polisi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU Kepolisian). Pertanyaan yang mengemuka berkaitan dengan berbagai insiden yang melibatkan polisi di beberapa daerah seperti Mesuji, Bima dan terakhir di Limbang Jaya adalah bagaimana apabila polisi dalam menjalankan aktivitasnya mengingkari fungsi dan tugasnya yang diatur dalam undang-undang?

Tulisan selengkapnya dapat di buka di Kompasiana