Karakteristik Penanganan Tindak Pidana Suap Wa Ode Nurhayati, Bupati Buol, dan Emir Moeis

Kesibukan KPK dalam menjalankan tugas memberantas korupsi, dalam beberapa pekan ini disibukkan dengan penanganan 3 (tiga) kasus tindak pidana suap yaitu suap yang diterima Wa Ode Nurhayati sebesar Rp. 6,25 miliar, suap yang diterima Bupati Buol, Amran Batalipu senilai Rp. 3 miliar dan suap kepada Ketua Komisi XI DPR RI Izedrik Emir Moeis senilai lebih dari US$ 300 ribu. Ketiga kasus tindak pidana suap tersebut termasuk kasus yang menarik perhatian masyarakat. Daya tarik suap tersebut tidak hanya dibesarnya nilai suap yang diterima, melainkan aktor atau pihak yang menerima suap yaitu anggota DPR RI dan Kepala Daerah yaitu Bupati Buol.

Sebenarnya terdapat tindak pidana suap yang menjadi kasus menarik selain tiga kasus yang disebutkan diatas, yaitu kasus penyuapan yang dilakukan walikota Semarang non aktif Soemarmo. Kasus penyuapan ini tidak termasuk tindak pidana suap yang hendak dibandingkan karena pelaku (terdakwa) merupakan pihak yang melakukan penyuapan kepada anggota DPRD Semarang. Tiga kasus tindak pidana yang hendak dibandingkan menempatkan aktor-aktornya (tersangka/terdakwa) merupakan individu yang diduga menerima suap dari pihak lain.

Terdapat karakteristik penanganan tindak pidana suap yang dilakukan KPK berkaitan dengan 3 (tiga) kasus dengan tersangka/terdakwa Wa Ode Nurhayati, Amran Batalipu dan Emir Moeis. Pertama, KPK lebih dahulu memeriksa, menetapkan tersangka dan menahan pihak yang diduga menerima suap. Kedua, pasca penanganan sebagaimana disebutkan sebelumnya kemudian KPK menetapkan aktor atau pelaku yang memberikan suap kepada penerima suap. Model penanganan seperti ini seolah menegaskan bahwa KPK menggunakan model pemberantasan korupsi khususnya tindak pidana suap dengan lebih dahulu menetapkan penerima suap.

Tulisan selengkapnya dapat dibaca di Kompasiana