Thursday, September 27, 2012

KPK & Arogansi DPR

Guliran wacana untuk memotong kewenangan KPK oleh DPR dalam revisi UU KPK menjadi bentuk perlawanan DPR. Perlawanan yang tidak hanya terhadap KPK, melainkan juga perlawanan terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. DPR seolah menjadi ahistoris dalam melihat KPK yaitu bahwa KPK dihadirkan sebagai lembaga extraordinary karena lembaga penegak hukum 'ordinary' dianggap gagal untuk memberantas korupsi, bahkan menjadi bagian dari jejaring korupsi itu sendiri.

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuat ciut nyali DPR yang menganggap dirinya memiliki kekuasaan 'besar'. Atas nama demokrasi, DPR menampilkan dirinnya sebagai wakil rakyat. Namun dalam olah politiknya, DPR tidak lebih dari seorang anak TK yang harus selalu dituruti kemauannya oleh siapapun yang hendak berurusan dengan dirinya. Keinginan untuk mengalami hedonisme politik dengan studi banding (kunjungan kerja), merekayasa berbagai fasilitas yang bisa dinikmati ketika berada di gedung DPR, atau meminta peningkatan pendapatan.

Olah politik DPR yang berwatak arogan hanya ditujukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Sedangkan KPK, yang melakukan 'arogansi' penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sedang 'mengamankan' Indonesia dari 'rayap-rayap politik' yang akan mengeroposkan pondasi kebangsaan yaitu korupsi. DPR boleh berkilah dengan menyatakan bahwa olah politik  yang dilakukan khususnya dalam bidang legislasi bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Apakah produk undang-undang yang dihasilkan sudah diletakkan pada visi kebangsaan dan menegaskan keIndonesiaan kita dengan bangunan hukum yang mendepankan kemajemukan.

Koreksi atas olah politik legislasi DPR tidak hanya dilakukan dalam konteks substansi bunyi pasal dengan uji material di Mahkamah Konstitusi. Namun bagaimana undang-undang yang menegaskan nilai-nilai filosofis kebangsaan dan tidak mengabaikan cita-cita (politik) kemerdekaan). DPR dalam hal ini memiliki peran penting untuk mempertahankan dan atau mengembalikan cita politik kemerdekaan dengan tidak membiarkan bangunan Indonesia dikeroposkan dengan korupsi. Kesadaran mengenai bahaya laten korupsi harus mampu menyingkirkan watak arogansi DPR yang hendak mengebiri berbagai kewenangan KPK, dengan menyembunyikan dalih kegalauan akibat kiprah penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Kesadaran bahaya laten korupsi harus mengedepan, karena korupsi masih dominan dalam penyelenggaraan negara. Mengebiri KPK berarti DPR sedang menempatkan Indonesia dalam darurat korupsi yang berkepanjangan. DPR membiarkan lembaga penegak hukum dibawah cengkeraman korupsi dan tidak menghendaki Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi dan melaksanakan prinsip-prinsip good governance. DPR menjadi pahlawan koruptor dan iri untuk menjadi koruptor itu sendiri. Kedua hal tersebut akan tersemat pada DPR periode ini ketika revisi UU KPK melemahkan kewenangan KPK, bukan memperkuat KPK untuk bisa fokus memberantas korupsi dengan mengarahkan 'laras' kewenangan KPK ke dirinya dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan Indonesia bebas korupsi.

Tulisan ini juga dimuat di Kompasiana

51 comments:

  1. kpk memang perlu menangkap semua penjudi termasuk Agen Bola Ligabet88 Promo Bonus 100% IBCBET SBOBET 368BET
    yang sedang hot saat ini

    ReplyDelete
  2. Wah KPK KPK ya KPK.. harus terus menegakan hukum..
    undangan pernikahan

    ReplyDelete
  3. Sudah saatnya KPK dan DPR bertindak untuk mengatasi masalah sosial bangsa karena sekarang ini sekali info tentang Berisikan Informasi tentang Tips Trik, kontes seo, info kontes seo, blog review, dan informasi online lainnya yang paling penting, panas, perlu dan seruu tentang cara cerdas bikin website dengan jasa hosting anekahosting.com web hosting murah terbaik di Indonesia untuk optimasi search engine google untuk artikel review iconia pc tablet dengan windows 8 dan Ultrabook Terbaru Samsung Series 7 Ultra serta beberapa agen bola dan casino online seperti Agen bola ligabet88 promo bonus 100% ibcbet sbobet 368bet dan situs casino online Fbi-bet.com taruhan bola casino sbobet online bonus 100% all produk serta BOLA368.com Agen Judi Bola Terpercaya Promo 10% all Games Sportbook

    ReplyDelete
  4. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  5. KPK dan DPR sama saja..
    hampir tidak ada bedanya...

    jasa cuci sofa

    ReplyDelete
  6. KPK Tangkap Dua Penyelenggara Negara
    http://siarnusa.com/hukum/kpk-tangkap-dua-penyelenggara-negara

    ReplyDelete
  7. sudah menjadi rahasia umum, para oknum anggota DPR pun punya kepentingan di balik pelemahan KPK, saya pribadi secara umum masih mendukung pembrantasan korupsi oleh KPK.

    terima kasih,
    deco4room.com

    ReplyDelete
  8. Pengembangan bangunandari yang sederhana memang diperlukan. Baik fisik maupun mental tanpa adanya pembangunan keduanya yang sejalan akan mengkibatkan ketimpangan dalam segi kemajuan.
    Disini kami www.bondor.co.id merupakan perusahaan yang yang bergerak dalam bidang konstruksi yang berupa panel panel wall sandwich panel yang dapat mempertahankan suhu ruangan , kebersihan ruangan , ketahannan terhadap api

    Silahkan kunjungi http://bondor.co.id

    ReplyDelete
  9. koruptor memang harus di berantas, agar masyarakat indonesia sejahtera. http://www.pulautidungopen.com/

    ReplyDelete
  10. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuat ciut nyali DPR yang menganggap dirinya memiliki kekuasaan 'besar'. Atas nama demokrasi, DPR menampilkan dirinnya sebagai wakil rakyat. Namun dalam olah politiknya, DPR tidak lebih dari seorang anak TK yang harus selalu dituruti kemauannya oleh siapapun yang hendak berurusan dengan dirinya. Keinginan untuk mengalami hedonisme politik dengan studi banding (kunjungan kerja), merekayasa berbagai fasilitas yang bisa dinikmati ketika berada di gedung DPR, atau meminta peningkatan pendapatan.
    Jasa Aqiqah Terbaik
    Pengrajin Drumband
    Property Jogja
    Property Syariah
    coating mobil terbaik di bekasi

    ReplyDelete
  11. Olah politik DPR yang berwatak arogan hanya ditujukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Sedangkan KPK, yang melakukan 'arogansi' penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sedang 'mengamankan' Indonesia dari 'rayap-rayap politik' yang akan mengeroposkan pondasi kebangsaan yaitu korupsi. DPR boleh berkilah dengan menyatakan bahwa olah politik yang dilakukan khususnya dalam bidang legislasi bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Apakah produk undang-undang yang dihasilkan sudah diletakkan pada visi kebangsaan dan menegaskan keIndonesiaan kita dengan bangunan hukum yang mendepankan kemajemukan.

    Cara Merawat Mobil

    ReplyDelete
  12. Kesadaran bahaya laten korupsi harus mengedepan, karena korupsi masih dominan dalam penyelenggaraan negara. Mengebiri KPK berarti DPR sedang menempatkan Indonesia dalam darurat korupsi yang berkepanjangan.
    Percetakan
    Toko Kaca

    ReplyDelete
  13. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuat ciut nyali DPR yang menganggap dirinya memiliki kekuasaan 'besar'. Atas nama demokrasi, DPR menampilkan dirinnya sebagai wakil rakyat. Namun dalam olah politiknya, DPR tidak lebih dari seorang anak TK yang harus selalu dituruti kemauannya oleh siapapun yang hendak berurusan dengan dirinya. Keinginan untuk mengalami hedonisme politik dengan studi banding (kunjungan kerja), konveksi sweater
    tempat detailing mobil jakarta merekayasa berbagai fasilitas yang bisa dinikmati ketika berada di gedung DPR, atau meminta peningkatan pendapatan.

    ReplyDelete
  14. Dapatkan prediksi bola dan prediksi togel setiap harinya, dan jangan lupa untuk mainkan di situs kami betberry.

    ReplyDelete
  15. wacana untuk memotong kewenangan KPK oleh DPR dalam revisi UU KPK
    keyword

    ReplyDelete
  16. wacana untuk memotong kewenangan
    http://bit.ly/2UzwQbv

    ReplyDelete
  17. perlawanan terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. DPR seolah menjadi jual masker spirulina ahistoris dalam melihat KPK yaitu bahwa KPK dihadirkan sebagai lembaga extraordinary karena lembaga penegak hukum 'ordinary' dianggap gagal untuk memberantas korupsi, bahkan menjadi b

    ReplyDelete
  18. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuat ciut nyali DPR yang menganggap dirinya memiliki kekuasaan 'besar'. Atas nama demokrasi, DPR menampilkan dirinnya sebagai wakil rakyat. Namun dalam olah politiknya, DPR tidak lebih dari seorang anak TK yang harus selalu dituruti kemauannya oleh siapapun yang hendak berurusan dengan dirinya. Keinginan untuk mengalami hedonisme politik dengan studi banding (kunjungan kerja), ekspedisi kalimantan merekayasa berbagai fasilitas yang bisa dinikmati ketika berada di gedung DPR, atau meminta peningkatan pendapatan.

    ReplyDelete
  19. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuat ciut nyali DPR yang menganggap dirinya memiliki kekuasaan 'besar'. Atas nama demokrasi, DPR menampilkan dirinnya sebagai wakil rakyat. Namun dalam olah politiknya, DPR tidak lebih dari seorang anak TK yang harus selalu dituruti kemauannya oleh siapapun yang hendak berurusan dengan dirinya. Keinginan untuk mengalami hedonisme politik dengan studi banding ( peninggi badan tiens kunjungan kerja), merekayasa berbagai fasilitas yang bisa dinikmati ketika berada di gedung DPR, atau meminta peningkatan pendapatan.

    ReplyDelete
  20. Penegakan hukum dalam pemberantasan pengiriman barang ke papua
    korupsi yang dilakukan KPK membuat ciut nyali DPR yang menganggap dirinya memiliki kekuasaan 'besar'.

    ReplyDelete
  21. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuat ciut nyali DPR ekspedisi kalimantan yang menganggap dirinya memiliki kekuasaan 'besar'. Atas nama demokrasi, DPR menampilkan dirinnya sebagai wakil rakyat.

    ReplyDelete
  22. Superb post with beautiful words. Share the words with reliable hosting service. Here is Hostinger Coupons if you want

    ReplyDelete
  23. Wah, informasinya sangat bermanfaat, semangat terus

    ReplyDelete
  24. Wah, informasinya sangat bermanfaat, semangat terus

    ReplyDelete
  25. Wah, informasinya sangat bermanfaat, semangat terus

    ReplyDelete
  26. When I need cbd related discount coupons, I visit at Promocodecbd.com . I even found exciting discount with Dr Strains CBD Coupons

    ReplyDelete
  27. Guliran wacana untuk memotong kewenangan KPK oleh DPR dalam revisi UU KPK menjadi bentuk perlawanan DPR. Perlawanan yang tidak hanya terhadap KPK, Laundry Karpet Bandung melainkan juga perlawanan terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

    ReplyDelete
  28. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi Laundry Kiloan Bandung yang dilakukan KPK membuat ciut nyali DPR yang menganggap dirinya memiliki kekuasaan 'besar'.
    https://bit.ly/Laundry-Kiloan

    ReplyDelete