Itikad Baik sebagai Inti dari Kepastian Hukum Sistem Perlindungan Konsumen

Kepastian hukum melatarbelakangi motivasi pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen). Sebanyak 3 (tiga) kali kepastian hukum disebutkan dan diletakkan pada bagian definisi, asas dan tujuan UU Perlindungan Konsumen. Penempatan kepastian hukum pada tiga ‘lokasi’ di undang-undang tersebut menunjukkan pentingnya kepastian hukum bagi perlindungan konsumen. Melihat kembali sejarah perkembangan (hukum) perlindungan konsumen dapat diketahui bahwa posisi tawar yang lemah dari konsumen menjadi lahan subur untuk merugikan pihak konsumen oleh produsen.

Istilah take it or leave it menjadi slogan yang mewakili kuatnya kedudukan produsen (penjual) terhadap konsumen. Konsumen yang berada pada posisi tawar yang lemah cenderung pihak yang dikalahkan ketika berhadapan dengan kepongahan produsen/pelaku usaha. Kepongahan tanpa control melahirkan kesewenang-wenangan dalam memproduksi dan/atau memasarkan barang/jasa. Salah satu kelemahan konsumen dan kuatnya kedudukan pelaku usaha dalam konteks hukum perlindungan konsumen adalah keberadaan asas siapa yang mendalilkan menjadi pihak yang harus membuktikan (dalil) – affirmandi incumbit probatio.

Dengan asas affirmandi incumbit probatio maka konsumen yang menyatakan telah dirugikan dari produksi dan/atau pemasaran barang/jasa haruslah menjadi pihak yang membuktikan. Kedudukan yang tidak seimbang inilah yang mendorong untuk melakukan upaya yang menjamin bahwa konsumen dapat meminta pertanggung jawaban kepada produsen terkait dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Jaminan akuntabilitas dalam hubungan (hukum) harus mampu mendorong penguatan kedudukan konsumen, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi transaksi perdagangan yang terjadi antara produsen dan konsumen.

Untuk membaca seluruh artikel silahkan klik disini