Advokat Koruptor = Koruptor? (Menyoal Pernyataan Denny Indrayana)

Salah satu tanggapan keras dari pernyataan Denny datang dari Yusril yang menganalogika advokat koruptor dengan presiden yang memberikan grasi kepada terpidana narkoba. Pernyataan Denny di Twitter sebenarnya sudah ada penjelasannya, bahwa advokat yang membela koruptor dan mendapatkan profesional fee dari klien yang tersangka koruptor dapat diduga fee tersebut berasal dari hasil korupsi. Artinya bahwa advokat koruptor yang menegaskan bahwa profesional fee-nya bukan berasal dari hasil korupsi, tentunya tidak dapat dinyatakan sebagai koruptor. Dalam hal ini menjadi tantangan bagi advokat dalam menegakkan idealismenya dan tetap mampu menjakankan profesinya dengan profesional.

Tantangan tersebut bertolak dari gagasan memisahkan profesinalisme advokat yang tidak boleh menolak klien yang datang kepadanya meminta bantuan dengan pembauran profesional fee dan hasil korupsi. Ketika fee yang diterima advokat dapat diduga berasal dari hasil korupsi maka dunia peradvokat-an dapat bertransformasi menjadi wahana pencucian uang. Dengan keniscayaan pendapat bahwa koruptor akan memperhitungkan perilaku korupsi-nya dengan hukuman yang akan dijalani apabila tertangkap atau terendus penegak hukum, termasuk segala biaya yang timbul dari proses hukum yang harus dijalani. Harta hasil korupsi akan membaur dengan harta bendanya baik langsung maupun tidak langsung. Pertanyaannya sampai derajat ke berapa harta yang dimiliki koruptor bukan termasuk harta hasil korupsi?

Tulisan lengkapnya dapat di baca di Kompasiana