Thursday, March 21, 2013

Koalisi Korupsi Partai Politik (Menuju Penuntas-ungkapan Kasus Century)

Korupsi yang melibatkan anggota DPR-RI kembali terungkap pada kasus PON RIAU yang menyeret politisi Golkar. Kasus korupsi terakhir menjadi episode tiga pengungkapkan pidana korupsi setelah sebelumnya terungkap suap impor daging yang melibatkan Presiden PKS, suavp yang terkait dengan pembangunan wisma atlet di Hambalang yang aliran dananya diduga sampai ke Ketua Umum Partai Demokrat, dan terakhir namun bukan yang paling akhir adalah kasus korupsi PON RIAU yang dugaannya dananya mengalir ke politisi Golkar.

Ketiga partai politik (parpol) yang menerima sebagian dari APBN merupakan partai koalisi di kabinetnya presiden SBY. Tentu bukan serba kebetulan kasus korupsi melibatkan ketiga parpol yang berkoalisi. Koalisi korupsi menjadi fakta politik Indonesia dibawah presiden SBY yang dicitrakan sebagai sosok bersih dan santun. Citra bersih dan santun tidak cukup mampu terkelola dengan baik dengan mentransformasikannya pada organisasai yang dipimpinnya. Pemerintahan yang korup ditopang oleh partai yang menjadi 'tikus' APBN. Partai yang didirikan, demikian SBY menyebut partai pemenang pemilu ini ternyata mesin pokitiknya bekerja sebagian untuk tidak mengatakan seluruhnya dibiayai oleh hasil kerja tikus APBN.

Koalisi politik mendorong kepercayaan diri untuk melakukan korupsi. Koalisi yang awalnya dituding banyak pihak sebagai upaya membagi 'kue' kekuasaan ternyata terbukti benar. 'Kue' kekuasaan yang semula untuk basis dukungan politik bagi kepemimpinan SBY di parlemen ternyata melahirkan ekses yaitu godaan untuk korupsi. Kekuasaan membujuk elit parpol untuk berburu rente dari kebijakan pemerintah (baca: kementrian) untuk kepentingan diri dan patut diduga juga mengalir ke partainya. 'Gurih'nya APBN memunculkan keserakahan anggota DPR untuk menggoreng ketika ada kesempatan. Kebutuhan dana PON RIAU 'digoreng' oleh anggota DPR untuk kemudian mendapatkan fee dari anggaran yang berhasil 'digoreng renyah'.

Fee dari bagian proyek yang berhasil digoreng dalam APBN menjadi modus favorit korupsi APBN. Tentu publik masih ingat kasus Nazarudin dengan kicauan merdu bagi pemberantasan korupsi telah mengungkap korupsi dengan aliran dana ke pihak-pihak tertentu. Proyek menjadi lahan garapan parpol dan keberhasilannya akan memanen aneka fee. Kasus Simulator SIM yang tersangkanya memiliki kekayaan nyaris seperti konglomerat, diduga adanya fee ke anggota DPR. Belanja dan pembiayaan pembangunan telah terdistorsi sejak pembahasan. Pembangunan tidak berbasis kebutuhan masyarakat melainkan kebutuhan yang dapat memberi keuntungan kepada anggota DPR. Atau kebutuhan masyarakat dieksploitasi oleh DPR (baca: parpol) untuk diubah menjadi rupiah.

Koalisi korupsi menjadi siklus korupsi dari hasil situasi persaingan antar parpol (yang berkoalisi). PKS-DEMOKRAT-GOLKAR menjadi gambaran siklus korupsi di awal tahun 2013. Situasi persaingan mendorong parpol bersiaga untuk saling membidik, menjerat kelengahan dan kelemahan lawan. Kerusakan politik yang ditimbulkan oleh terungkapnya kasus korupsi tidak ingin dialami sendiri. Karena sesama tikus APBN tentu sudah saling nengetahui tabiat atau perilakunya. Dalam situasi demikian, satu (kasus) korupsi akan menyeret pengungkapan kasus korupsi yang lain. Persaingan ini menjadi manifestasi ketat dan sengitnya pertarungan ke arah pemilu 2014. Hal ini disebabkan oleh kesadaran parpol bahwa untuk berkiprah dalam pemilu dan memenangkannya membutuhkan dana politik yang besar.

Citra politik dan pemenangan pilkada menjadi political supporting tools pada pemilu 2014. Utamanya adalah dana untum menggerakkan mesin parpol. Ketika citra politik rusak maka dukungan rakyat menjadi berkurang. Situasi ini mendorong untuk merusak citra pihak lain. Saling merusak bertujuan agar pihak lain tidak memiliki modal politik yang lebih baik ketika berlomba memperoleh tempat tertinggi perolehan suara. Parpol tidak menginginkan kompetitornya memiliki keunggulan dibanding dirinya. Keunggulan itu akan bisa mempengaruhi hasil pemilu.

Bertolak dari situasi politik dan hukum yang dinamis ini, parpol melalui anggotanya di DPR akan mendorong penuntas-ungkapan kasus century. Partai-partai politik sudah lama percaya bahwa aliran dana Century mengalir ke kompetitornya. Kasus Century semakin relevan dan menjadi keukeuh untuk dibongkar karena motivasi tidak ingin kompetitor mempunyai awal politik yang lebih baik saat memasuki lintasan lari politik di pemilu 2014. Tahun ini tidak hanya menjadi tahun yang riuh menjelang 2014, namun juga keras karena gesekan politik akan semakin intens dan kuat. Kerasnya sudah mulai terasa dari penggeledahan kantor anggota DPR dan adu mulut ketika timwas Century sedang berapat.

Untuk masyarakat Indonesia, selamat menyimak sinetron politik.

22 comments:

  1. Ironisnya, para politisi itu sepertinya semakin sibuk dengan urusan yang berkaitan dengan kepentingan politik saja, sementara jeritan rakyak jelata yang kelaparan tak ada yang mendengar karena hiruk pikuknya perdebatan politik

    ReplyDelete
  2. Dalam sejarah islam, tidak pernah ada partai politik yang dapat menjadikan negaranya maju dan amanah..

    kunjungi: jasacucisofa

    ReplyDelete
  3. Assalamu'alaikum
    Kok bisa begitu ya?

    beritaislam.mywapblog.com

    ReplyDelete
  4. I can see that you are putting a lots of efforts into your blog. Keep posting the good work.Some really helpful information in there. Bookmarked. Nice to see your site. Thanks! Budidaya Kenari

    ReplyDelete
  5. I can see that you are putting a lots of efforts into your blog. Keep posting the good work.Some really helpful information in there. Bookmarked. Nice to see your site. Thanks! Budidaya Kenari

    ReplyDelete
  6. Trimakasih atas sumber informasinya yang bermanfaat, semoga sukses

    Vimax asli

    Vimax pills

    ReplyDelete