Sunday, March 3, 2013

Watak Kekuasaan: Hukumpun Hendak diintervensi

Publik masih menyisakan kesadaran bocornya Sprindik Anas dan penetapan tersangkannya terjadi setelah pidato SBY yang meminta ketua umum Partai Demokrat agar fokus pada kasus hukum yang sedang dihadapi. Pidato ketua dewan pembina kemudian seolah menjadi 'instruksi' bagi penegak hukum untuk menyegerakan proses hukum. Keseolahan instruksi ini melahirkan pesan intervensi kekuasaan SBY yang merupakan presiden RI terhadap KPK untuk mengkriminalisasi individu yang tidak dikenan oleh penguasa.

Praktek intervensi kekuasaan tidak hanya berhenti sampai pada penetapan tersangka, namun berlanjut pada peraturan KPU mengenai penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS). Kisruh partai pemenang pemilu berimbas pada usaha partai tersebut yang meminta KPU agar membuat peraturan yang mengakomodasi kisruh partainya. Law by request sedang diusahakan oleh partai Demokrat karena ada potensi gangguan dalam proses politik pendaftaran DCS.

Intervensi kekuasaan menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan untuk penyelenggara negara berkesesuaian dengan kehendak atau kepentingan pemegang kekuasaan. Pemegang kuasa tanpa kontrol kuat dari publik dan rapuhnya dignitas pemegang kekuasaan, intervensi menjadi cara agar kekuasaan lain agar mudah direngkuh dan ditundukkan. Perengkuhan dan penundukkan kemudian menempatkan kekuasaan dibawah 'ketiak' pemegang kekuasaan.

Kisruh partai yang kehilangan ketua umum tidak boleh ditransformasikan menjadi masalah publik. Dengan meminta KPU agar membuat peraturan yang bisa mengakomodasi kisruh partai demokrat menjadikan partai tersebut sebenarnya tidak siap dengan dinamika partai. Dengan tidak mengupayakan solusi internal, dan lebih memilih pihak eksternal untuk memberikan solusi menjadikan partai demokrat merupakan political infant.

Intervensi tidak hanya sampai disini, pada saat hendak berangkat ke luar negeri juga melakukannya dengan menyatakan agar mantan ketua umumnya bisa tidak terbukti atau bebas dari dakwaan korupsi. Pernyataan ini menjadi upaya mengirim sinyal politik seperti saat pidato agar ketua umumnya fokus pada masalah hukum. Sinyal politik yang dapat dimaknai sebagai intervensi menunjukkan keinginan untuk menampilkan superioritas dan kemampuan mengendalikan pihak-pihak tertentu.

Superioritas dan kemampuan kontrol yang ditonjolkan menjadikan karakteristik kekuasaan yang otoriter. Kekuasaan yang tidak bisa ditentang bahkan keinginan untuk berada diatas hukum. Bahkan ketika hukum tidak mampu mengakomodasi kepentingannya maka hukum di paksa-upayakan agar sesuai (law by request). Perilaku berhukum yang demikian berbahaya dalam demokrasi, kekuasaan yang dicerminkan dengan suara terbanyak (mayoritas). Suara terbanyak akan mengintervensi hukum dengan mengatasnamakan mayoritas agar sesuai dengan kepentingan mayoritas.

Perilaku kekuasaan yang diperlihatkan oleh pemegang kekuasaan saat ini dapat menginspirasi pihak pemegang kekuasaan ditempat dan waktu yang berbeda. Hukum yang diharapkan menjadi kontrol bagi kekuasaan, dapat terjebak pada teror intervensi mayoritas sebagai pemegang kekuasaan tanpa mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas. Hukum akhirnya hanya refleksi pemegang kekuasaan dengan modus intervensi ke pihak lain.

13 comments:

  1. mirip dg pepatah jawa, ojo dumeh saiki kuoso ...
    ditunggu kunjungan baliknya
    Info Seputar Mobil Antiq

    ReplyDelete
  2. I can see that you are putting a lots of efforts into your blog. Keep posting the good work.Some really helpful information in there. Bookmarked. Nice to see your site. Thanks! Budidaya Kenari

    ReplyDelete