Tolak Tarik Hukum & Politik: Silang Sengkarut SBY, KPK & Anas

Pasca pidato SBY, tidak hanya partainya yang gonjang-ganjing. KPK sebagai pihak tidak langsung yang memegang 'kunci' terhadap status Anas terkena muntahan bola politik SBY. Substansi pidato yang ditafsir sebagai pelucutan sebagian wewenang Anas sebagai ketua umum partai. Pelucutan wewenang disertai dengan saran agar fokus terhadap masalah hukum yang sedang dihadapi seperti sebuah sinyal agar segera lengser.

Keberanian SBY untuk melucuti kewenangan Anas memang menjadi kompromi agar tidak melanggar AD/ART partai. SBY tetap menunggu kepastian proses hukun di KPK. Dititik inilah KPK seperti diseret pada pusaran politik SBY- Anas ketika beredar surat mirip Sprindik yang menyatakan status Anas sudah menjadi tersangka. Surat mirip Sprindik menjadi bola liar sekaligus bisa menjadi bentuk pengalihan isu dari pokok persoalan langkah politik SBY. Bola liar ini akan memaksa KPK untuk mengambil sikap terhadap Anas.

Selain masalah dugaan pelanggaran kode etij internal KPK, komisioner KPK dituntut segera mengklarifikasi. Apalagi ketua KPK pernah berujar bahwa status tersangka Anas sudah disetujui semua komisioner, dan menunggu penandatanganan. Dengan kondisi demikian maka seharusnya status Anas tidak perlu menunggu berpuluh-puluh jam. Namun mengapa kemudian yang digulirkan adalah surat mirip Sprindik yang beredar dengan format diluar kebiasaan yang ada di KPK?

Daripada mempersoalkan asli tidaknya surat tersebut, alangkah baiknya KPK segera merespon betedarnya surat tersebut dengan kepastian status hukum Anas. Apakah polemik yang dilontarkan merupakan bagian untuk mengulur waktu bagi pihak-pihak tertentu termasuk komisioner KPK yang sebenarnya belum memutuskan status hukum Anas selain sebagai saksi. Dan pidato SBY adalah pemicu gonjang-ganjing hukum status Anas.

KPK seolah didesak untuk menyegerakan status Anas. Desakan ini agar pengambilalihan kursi yang saat ini di duduki Anas dapat berjalan mulus. Kemulusan ini mendapatkan pijakan hukum dalam AD/ART partai. Namun, bagi KPK menjadi permasalahan dalam hal untuk bekerja keras menetukan sikap. Dititik ini tidak hanya integritas KPK yang dipertaruhkan, namun SBY juga. Karena apabila KPK tetap mempertahankan status Anas sebagai saksi maka SBY harus memulihkan kewenangan Anas.