Tuesday, February 12, 2013

Tolak Tarik Hukum & Politik: Silang Sengkarut SBY, KPK & Anas

Pasca pidato SBY, tidak hanya partainya yang gonjang-ganjing. KPK sebagai pihak tidak langsung yang memegang 'kunci' terhadap status Anas terkena muntahan bola politik SBY. Substansi pidato yang ditafsir sebagai pelucutan sebagian wewenang Anas sebagai ketua umum partai. Pelucutan wewenang disertai dengan saran agar fokus terhadap masalah hukum yang sedang dihadapi seperti sebuah sinyal agar segera lengser.

Keberanian SBY untuk melucuti kewenangan Anas memang menjadi kompromi agar tidak melanggar AD/ART partai. SBY tetap menunggu kepastian proses hukun di KPK. Dititik inilah KPK seperti diseret pada pusaran politik SBY- Anas ketika beredar surat mirip Sprindik yang menyatakan status Anas sudah menjadi tersangka. Surat mirip Sprindik menjadi bola liar sekaligus bisa menjadi bentuk pengalihan isu dari pokok persoalan langkah politik SBY. Bola liar ini akan memaksa KPK untuk mengambil sikap terhadap Anas.

Selain masalah dugaan pelanggaran kode etij internal KPK, komisioner KPK dituntut segera mengklarifikasi. Apalagi ketua KPK pernah berujar bahwa status tersangka Anas sudah disetujui semua komisioner, dan menunggu penandatanganan. Dengan kondisi demikian maka seharusnya status Anas tidak perlu menunggu berpuluh-puluh jam. Namun mengapa kemudian yang digulirkan adalah surat mirip Sprindik yang beredar dengan format diluar kebiasaan yang ada di KPK?

Daripada mempersoalkan asli tidaknya surat tersebut, alangkah baiknya KPK segera merespon betedarnya surat tersebut dengan kepastian status hukum Anas. Apakah polemik yang dilontarkan merupakan bagian untuk mengulur waktu bagi pihak-pihak tertentu termasuk komisioner KPK yang sebenarnya belum memutuskan status hukum Anas selain sebagai saksi. Dan pidato SBY adalah pemicu gonjang-ganjing hukum status Anas.

KPK seolah didesak untuk menyegerakan status Anas. Desakan ini agar pengambilalihan kursi yang saat ini di duduki Anas dapat berjalan mulus. Kemulusan ini mendapatkan pijakan hukum dalam AD/ART partai. Namun, bagi KPK menjadi permasalahan dalam hal untuk bekerja keras menetukan sikap. Dititik ini tidak hanya integritas KPK yang dipertaruhkan, namun SBY juga. Karena apabila KPK tetap mempertahankan status Anas sebagai saksi maka SBY harus memulihkan kewenangan Anas.

10 comments:

  1. Ini adalah artikel yang menarik dan berbobot, terima kasih.
    iklan baris gratis
    cincin batu onyx

    ReplyDelete
  2. SBY, KPK & Anas Confused is excellent, and I appreciate it. As a student who values this type of information, I am grateful that I came across your website today while looking for assignment help for business environment. This article piqued my interest. If you're a student in need of homework assistance, go to this website.

    ReplyDelete
  3. Lo siento, pero no tengo información específica sobre casos de conducción imprudente relacionados con una persona llamada "Amelia". Además, para proteger la privacidad y la confidencialidad, no se deben proporcionar detalles específicos sobre personas sin su consentimiento.

    Si tienes preguntas generales sobre conducción imprudente, leyes de tráfico o necesitas información legal en esa área, estaré encantado de ayudarte en la medida de lo posible. Para obtener información específica sobre casos o situaciones actuales, te recomendaría consultar con un profesional legal o buscar información actualizada en fuentes confiables.
    Abogado Conducción Imprudente Amelia VA

    ReplyDelete
  4. I had never considered this perspective before reading your article. You've challenged my thinking in the best way possible. Keep up the thought-provoking work. virginia dui penalties

    ReplyDelete