Komunikasi Politik SBY ala Soeharto

Jumat malam (8/2/2013) menjadi saat yang ditunggu oleh media dan pemerhati politik berkaitan dengan janji SBY untuk menyikapi 'ontran-ontran' politik yang mendera partai yang didirikannya. Kalangan internal partai membuka diri untuk terjadinya tarik-menarik pada polarisasi pro-kontra Anas Urbaningrum atau perlu tidaknya SBY turun tangan atas gejolak yang melanda Partai Demokrat. Spekulasi politik yang sebelumnya berkembang terjawab dengan pidato SBY sebagai ketua dewan pembina partai.

Pidato tersebut memang menjawab kegalauan politik yang melanda Partai Demokrat. Namun melahirkan keberlanjutan spekulasi politik yaitu pertama, SBY mengambil alih secara halus tongkat kendali Partai Demokrat. Kedua, dengan peran tersebut SBY mempersilahkan Anas Urbaningrum untuk fokus terhadap masalah hukum yang dihadapi. Ketiga, SBY melakukan political judgement terhadap Anas.

Tindakan politik SBY dapat dimaknai sebagai silent coup terhadap ketua umum terpilih. Kudeta diam yang dilakukan SBY tentunya bukan tanpa dasar kuat, selain beberapa kasus korupsi yang mendera kabinet parfai-nya Anas, kemungkinannya SBY mempunyai informasi dengan tingkat keterandalan tinggi mengenai keterlibatan dalam kasus korupsi. Informasi ini, publik dapat mencandranya dalam pernyataan Ketua KPK bahwa komisioner KPK sudah sepakat untuk meningkatkan status ketua Partai Demokrat menjadi tersangka.

Dalam konteks pidato SBY pada jumat malam, pernyataan yang disampaikan ke publik adalah komunikasi simbolik ala jawa. Komunikasi simbolik tersebut dalam gaya bahasa yang vulgar hendak menyatakan agar Anas mundur secara ksatria dari kursi ketua umum. Permintaan SBY dengan komunikasi simbolik ala jawa dimaksudkan pertama, kalah tanpa ngasorake artinya tidak ingin mempermalukan Anas apabila mengetahui bahasa simbol tersebut. Komunikasi demikian dilakukan karena lawan bicara atau pihak yang dituju adalah Anas yang merupakan orang jawa.

Kedua, SBY hendak mengantisipasi penularan virus politik PKS yang menimbulkan hentakan politik di tubuh partai. Virus politik tersebut adalah penetapan tersangka presiden PKS yang masih resmi menjabat. SBY dan kalangan internal Partai Demokrat mengetahui dampak hentakan politik di tubuh PKS, khususnya berkaitan dengan citra partai yang susah payah dan berpeluh keringat dibangun dari setiap pemilu.

Untuk itu antisipasi perlu dilakukan dengan melakukan silent coup atas ketua partai terpilih. Ini dilakukan untuk meredam goncangan politik pasca ditetapkannya Anas sebagai tersangka oleh KPK. Tentunya SBY tahu bahwa mekanisme penggantian ketua umum harus sesuai dengan konstitusi partai. Sehingga SBY tidak memecat Anas, melainkan mengambil sebagian peran ketu umum.

Analisis ini akan terbukti ketika kemudian KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Ketika itu terjadi maka pertama, SBY tepat dalam mengambil langkah dan Anas adalah politisi yang tidak peka terhadap bahasa politik pendiri partai. Kedua, siapakah pengganti Anas. Apakah sekjen partai ataukah figur lain? Apabila Ibas yang dipilih maka derita politik Partai Demokrat akan terus berlanjut.