Tuesday, February 12, 2013

Keadilan: Tafsir Penegak Hukum

Media tidak begitu gempita ketika (penegak) hukum memperlakukan secara berbeda pelanggar hukum, meski pasal yang digunakan sama (http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/12/12021696/Sopir.Angkot.Maut.Dikenakan.Pasal.Seperti.Rasyid.Rajasa). Perbedaan perlakuan yang berpotensi terjadinya diskriminasi hukum yang bertentangan dengan prinsip equality before the law. Prinsip tersebut dengan tegas diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 'setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.'

Ketidakgempitan media diduga karena sedang fokus atas prahara politik yang berkelindan dengan penegakan hukum terhadap ketua umum partai penguasa dan partai kolusinya. Perbedaan perlakuan dalam sistem hukum Indonesia dapat dimaklumi sebagai akibat praktek korup yang dilakukan oleh mafia hukum dengan keseolahan dibiarkan atau dibina. Pembiaran atau pembinaan terjadi karena praktek tersebut dapat menjadi 'darah' bagi proses penegakan hukum.

Korupsi (dalam arti luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi) menghidupkan penegakan hukum dengan 'asupan gizi, oksigen' untuk memompa darah ke jantung hukum. Tanpa 'gizi dan oksigen', hukum akan lemas tak berdaya. Keberdayaan hukum yang seharusnya bersumber pada keadilan dan integritas baik hukum atau penegak hukum. Gizi dan oksigen membentuk ketergantungan penegak hukum untuk terus menerimanya agar hukum berjalan. Dalam hal demikian, jalannya hukum akan berkesesuaian dengan 'pemasok' gizi dan oksigen.

Hukum yang berkesesuaian dengan para pemasok yang sering disebut dengan makelar kasus, mafia peradilan atau teman ketidakadilan (injustice collabolator) akan menampilkan aktualisasi hukum yang  berbeda. Perbedaan aktualisasi tidak hanya disebabkan adanya perbedaan fakta hukum yang menjadi dasar penegakan hukun, melainkan stratifikasi sosial, politik, budaya dan ekonomi memungkinkan hadirnya diskriminasi hukum. Hukum yang diaktualisasikan oleh penegaknya secara berbeda karena terkikis derajat keadilan dan integritasnya.

Degradasi keadilan dan integritas terjadi karena responsivitas meniada, kepekaan menipis ketika hukum mengalami ketergantungan terhadap gizi dan oksigen. Akibatnya hukum terjatuh pada semata-mata tafsir penegaknya yang dikendalikan oleh pemasok. Hukum menjadi 'robot' yang dikendalikan oleh pemegang kendali. Pemegang kendali ini tentunya memiliki status sosial yang kuat untuk mempengaruhi tafsir hukum. Mudahnya hukum diintervensi bukan karena lemahnya hukum, melainkan terlalu seringnya mendapatkan asupan gizi dan bantuan oksigen dalam setiap penegakan hukum.

Hukum yang mudah diintervensi adalah hukum yang tanpa wibawa, dan mencerminkan rendahnya integritas wibawa penegak hukumnya. Ketidakadilan menjadi manifestasi kualitas dan kuantitas intervensi. Hukum kemudian tidak melahirkan keadilan, tetapi menabur benih kekerasan yang nantinya akan berbuah kekacauan dari perkawinan ketidakpuasan dan kondisi saat kekerasan itu termanifestasi. Salah satu bentuknya adalah mudahnya masyarakat melakukan main hakim sendiri (eigenrechting). Dalam cakupan yang lebih luas kemungkinan terjadinya revolusi sosial.

12 comments:

  1. seharus nya dihadapan hukum semua sama dan sederajat mas.
    hukum harus nya bukan hanya tumpul keatas dan tajam kebawah.
    hukum harus adil :)


    oh ya kalu mau beli blackberry gemini 8520
    klik aja ya: harga bb gemini

    ReplyDelete
  2. I can see that you are putting a lots of efforts into your blog. Keep posting the good work.Some really helpful information in there. Bookmarked. Nice to see your site. Thanks! Budidaya Kenari

    ReplyDelete
  3. Saya sungguh prihatin dengan kondisi hukum di Indonesia.
    iklan baris gratis

    ReplyDelete