Hasil Korupsi: Nampak Berulang Minim Kesadaran (Pentingnya Pembuktian Terbalik)

Sekali lagi, dua hari ini publik disuguhi berita tentang hasil korupsi. Setelah kasus korupsi pajak yang melibatkan pegawai pajak golongan III A, Gayus Tambunan, Nazarudin, Angelina Sondakh dan saat inj Irjen Djoko Susilo. Keempatnya adalah sample pelaku korupsi dari populasi korupsi dengan penambahan harta kekayaan yang signifikan dari hasil korupsi. Penambahan kekayaan bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang minimal belajar matematika atau logika berhitung tentu tidak akan mengalami kesulitan.

Secara sederhana, jumlah pendapatan dari pekerjaan dikurangi kebutuhan hidup riil akan menghasilkan jumlah kekayaan. Rasionalisasi kekayaan menjadi relevan dengan pembuktian terbalik. Yaitu siempunya kekayaan harus membuktiksn bahwa kekayaannya berasal dari pekerjaan yang sah dan halal. Jumlah kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatan pekerjaannya, dapat diduga merupakan hasil kejahatan dan atau korupsi.

Kekayaan Irjen Djoko Susilo yang terungkap saat penyitaan terhadap rumahnya oleh KPK menjadi salah satu bukti irasionalitas kekayaan. Berapa gaji dan pendapatan seorang jenderak polisi, sehingga mampu membeli rumah miliaran rupiah di beberapa tempat. Atau kekayaan Angelina Sondakh yang berlipat sejak duduk sebagai anggota DPR pada tahun 2004. Demikian juga kekayaan Gayus Tambunan yang hanya pegawai golongan IIIA, namun memiliki kekayaan yang sangat besar.

Masyarakat bisa melihat disekelilingnya apakah ada tetangga yang memiliki kekayaan yang tidak signifikan dengan gaji atau pendapatannya. Jaman dulu di pulau Jawa ketika ada tetangga yang memiliki kekayaan yang melimpah dan tidak bisa dinalar, stigmatisasi publik adalah memiliki pesugihan atau cara memiliki kekayaan dg cara mistis seperti memelihara tuyul. Saat ini bagi individu yang bekerja sbg PNS, POLRI, DPRD atau yang berkaitan dengan pemerintah akan terbentuk opini publik sebagai gosip bahwa yang bersangkutan dapat posisi 'basah' atau korupsi.

Kekayaan yang melimpah bagi pejabat publik atau pemerintah saat ini hanya sebatas gosip bahwa mereka korupsi. Tetapi penegak hukum tidak curiga karena mereka memiliki strata sosial dan politik yang tinggi di masyarakat. Bahkan penegak hukum dalam menangani kasus korupsi harus menunggu yang bersangkutan lengser atau sudah tidak menjabat lagi. Model penegakan hukum seperti ini adalah kepengecutan sosial. Dalam hal ini KPK memberi teladan, dengan nyali tinggi mengungkap dan menyita kekayaan dari hasil korupsi.

Regulasi mengenai pembuktian terbalik harus ditegaskan dan atau diatur lagi, bahwa pejabat publik, POLRI, TNI, DPR/D, PNS, BUMN/D harus diminta membuktikan secara terbalik bahwa kekayaan yang dimiliki bukan hasil korupsi atau kejahatan. Pada tahap awal aturan tersebut, bagi kekayaan yang terbukti sebagai hasil korupsi akan disita oleh negara. Tahap selanjutnya adalah penerapan sanksi pidana bagi individu yang memiliki kekayaan dari hasil korupsi. Pengawasan terhadap regulasi ini dilakukan KPK dan masyarakat, sedangkan pelaksanaannya oleh Kejaksaan. Sedangkan untuk Jaksa dilakukan oleh KPK.

Pembuktian terbalik menjadi bagian membangkitkan kesadaran bahwa negara tidak membiarkan penambahan kekayaan dengan cara-cara korup atau mengambil uang rakyat. Pembiaran negara terjadi karena daya jangkau penegak hukum untuk memberantas korupsi terbatas. Namun gurita korupsi sudah mencapai titik kritis bagi negara yang demokrasinya masih dominan prosedural. Kekayaan tidak sesuai dengan penghasilan dan gaya hidup. Dititik inilah, pendapat yang menyatakan korupsi terjadi karena rendahnya gaji sehingga dibutuhkan kenaikan gaji sudah tidak relevan.

Korupsi saat ini adalah bagian dari crime by greedy. Ketamakan terjadi bukan karena kebutuhab hidup, melainkan tuntutan gaya hidup. Berapapun gaji atau penghasilan seseorang tidak akan mencukupi ketika gaya hidup mengalami peningkatan. Kekayaan yang diperoleh merupakan bagian yang disisihkan dari biaya pemenuhan gaya hidup. Dalam hal ini bisa berlaku hukum Gossen atas gaya hidup yaitu kenikmatan konsumsi akan mengalami penurunan ketika sudah dilakukan secara berulang. Ketika gaya hidup sudah menjadi hanya semata pengulangan atau mempertahankan peer group maka akan ada pengalihan.

Kekayaan saat ini sudah menjadi simbol status sosial. Hukum tidak mampu merendahkan martabat kelompok sosial yang mengutamakan kekayaan. Mereka tetap diterima dan disanjung oleh masyarakat selagi dapat 'membeli' dengan pemberian yang akan menjadikan mereka sebagai 'orang baik'. Masyarakat yang 'konsumtif' tidak memedulikan asal usul kekayaan, karena yang utama adalah dibeli atau membeli. Keduanya bermuara pada uang sebagai sumber kekayaan. Hasil dari korupsi tidak dipedulikan. Tetap terpandang dengan kekayaan yang melekat.