Thursday, July 31, 2014

RUU KUHP & KUHAP: Unfinished Lawmaking Project

Kompas, 1 Agustus 2014 memberitakan bahwa pembahasan RUU KUHP dan KUHAP tidak akan tuntas oleh DPR periode 2009-2014. Sejak diserahkan drafnya oleh Pemerintahan pada Senin, 7 Oktober 2013, pesimisme terhadap penyelesaian pembahasan di DPR sudah menyeruak. Jumlah pasal yang mencapai 700 Pasal menjadi kendala meskipun saling melengkapi atas tidak tuntasnya pembahasan kedua RUU. Apabila pada tahun ini, DPR tidak dapat menyetujui kedua RUU tersebut menjadi UU maka harapan untuk mengubah dasar hukum pidana Indonesia menjadi tertunda.

RUU KUHP dan KUHAP menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana, sebagai momentum melakukan perbaikan dan perubahan dari system hukum pidana. Sebagaiman pembaruan yang sampaikan oleh Prof. Andi Hamzah dalam situs berikut, http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=238:beberapa-hal-dalam-rancangan-kuhap-oleh-andi-hamzah-mengapa-perlu-menciptakan-kuhap-baru&catid=89&Itemid=547, menjadikan pengesahan kedua RUU menjadi UU merupakan salah satu tonggak hukum di Indonesia. Mengenai pembahasan mengenai pembaruan hukum pidana dapat dilihat di situs berikut, http://stih-malang.blogspot.com/2013/06/materi-kuliah-kebijakan-hukum-pidana.html.

Pembaruan hukum pidana diharapkan menjadi momentum memperbaiki system hukum pidana dan paradigma hukum pidana. Dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, kedua RUU ditunggu kehadirannya untuk merombak system dan struktur, sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan baik yang berada pada aras normative (substansi pasal) maupun penegakan hukumnya oleh aparat penegak hukum - aspek yuridis. Penyesuaian dengan perkembangan masyarakat, baik dari perspektif sociological jurisprudence maupun sociology of law sangat dibutuhkan demi kemajuan hukum dan masyarakat. Aneka putusan hakim atau penerapan hukum oleh aparat penegak hukum sebagai penafsiran atas undang-undang agar sesuai dengan perkembangan masyarakat harus menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana - aspek sosiologis.

Pembaruan hukum pidana yang meliputi pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) yaitu mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, hukuman bagi tindak pidana, cara untuk menentukan bersalah sehingga perbuatan tersebut harus dikenai pemidanaan. Apabila saat ini hukum pidana bertolak dari aspek procedural, maka aspek tersebutlah yang harus didekati dengan value-oriented approach agar terwujud keadilan, atau pemidanaan yang tidak sewenang-wenang. Pemidanaan yang menjadi sarana balas dendam perlu diubah atau konsep ultimum remedium juga perlu ditinjau.

Economic detterence sebagai salah satu konsep dari analisi ekonomi terhadap hukum perlu dipertimbangkan.  Pemidaaan tidak hanya menempatkan subyek hukum ke dalam penjara, melainkan ada bentuk pemidanaan lain yang bias menjerakan subek hukum yang melakukan kejahatan. Economic deterrence secara sosiologis menjadi upaya pemidanaan bagi subyek hukum yang memiliki kemampuan ekonomi dan tidak mengalami dampak signifikan apabila hukuman dilakukan dalam bentuk penjara. Selain itu economic deterrence juga mengalami perubahan paradigma bagi hukum pidana Indonesia, yaitu yang semula subyek hukum hanya untuk pribadi ke subyek hukum badan hukum. Pemidanaan untuk subyek hukum badan hukum menjadi bagian dari pertanggungjawaban korporasi yang melakukan kejahatan baik kesalahan maupun kelalaian. Untuk penjelasan mengenai economic deterrence baca link berikut ini, http://scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1183&context=facpubs.

Belum selesainya alias tidak mampunya DPR untuk mengundangkan kedua RUU tersebut menjadi lemahnya komitmen legislative baik masa orde baru atau reformasi terhadap pembaruan hukum pidana. Ataukah sebenarnya ini menunjukkan mentalitas bangsa ini yang diwakili oleh legislative, yang dalam bahasa anak muda sekarang adalah susah move on. Indonesia masih senang diatur oleh hukum peninggalan penjajah, atau menyukai produk lama (KUHAP). Selain hal ini menunjukkan kegagalan legislative periode 2009-2014 untuk melakukan pembaruan hukum, sehingga menjadikan kedua RUU tersebut sebagai unfinished lawmaking project.

38 comments:

  1. Terima kasih telah menyajikan artikel yang sangat informatif.
    iklan baris gratis
    pasang iklan gratis

    ReplyDelete
  2. many blogs that are useful as this blog because it provides an interesting news visit back distributor jaket kulit ....thank you admin

    ReplyDelete
  3. KEUNGGULAN OBAT KLG PILL DI BANDINGKAN KLG KAPSUL / PEMBESAR LAIN NYA !!!
    # obat klg adalah satu-satunya produk legal BPOM.
    # obat klg asli berupa Pill sehingga tdk bisa di palsukan.
    #Klg obat pembesar alat penis bukan berupa capsul seperti vimax,sehingga bisa di palsukan.
    #Klg obat pembesar penis garansi uang kembali 90 % ( bukan 100% yg hanya janji kosong).
    # pembesar penis Klg Asli langsung bereaksi 2-3 hari setelah konsumsi.

    ReplyDelete
  4. You may post on the professional credentials for the blog owner. You could express it's outstanding. Your blog experience can springboard your click through. Berita Bola Judi Bola

    ReplyDelete
  5. All the private requirements of the purchasers would be met and at an equivalent time satisfied while they plan to book the services of the Agra Escorts services. One can have the access of those ladies through the web services where their personal profile details are provided along side the pictures. You'd never end up during a confused state of mind while handling these busty individuals. The cooperation that these ladies would offer to you'd make every sensual nerve of you pacified to the premium levels.

    ReplyDelete
  6. I’d also like to state that most of those that find themselves without the need of health insurance are normally students, self-employed and those that are jobless. More than half from the uninsured are under the age of Thirty five. They do not sense they are in need of health insurance since they are young along with healthy. Their income is normally spent on real estate, food, and also entertainment. Some people that do represent the working class either whole or not professional are not given insurance by means of their jobs so they go without because of the rising valuation on health insurance in america. Thanks for the tips you discuss through your blog. omegle talk to strangers

    ReplyDelete
  7. We can assist you with observing the best body to body spa administration close to me for out-call administrations to keep your spa experience going at home. Body massage near me

    ReplyDelete
  8. Recognize some health and physiological concepts appropriate for this class.

    Learn about some of the important technical and legal aspects of playing sports.

    تحضير علوم

    ReplyDelete
  9. Private Toto is an online company that offers sports betting on the Internet. Various betting items will be provided to Toto users and the winner will be refunded according to the set dividend rate. And among the Toto sites, private Toto sites with excellent capital are called safety playgrounds.토토사이트 SITE 안전놀이터

    ReplyDelete
  10. In a massage therapist, you will be able to massaging the whole body in an energizing massage.Full body to body massage , which is available in hyderabad India, is in fashion nowadays, as a majority of us want transsexual massage, however, establishing trust with a centers is a daunting task to attain. There are a variety of spas located in hyderabad that are available, and they advertise sexy massage that they are registered, but they're not. We provide you with a private and the most secure place to spend time with your favourite female massage therapist.

    ReplyDelete
  11. Pembaruan hukum pidana diharapkan menjadi momentum memperbaiki system hukum pidana dan paradigma hukum pidana. rental mobil murah balikpapan Dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, kedua RUU ditunggu kehadirannya untuk merombak system dan struktur, sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan baik yang berada pada aras normative (substansi pasal) maupun penegakan hukumnya oleh aparat penegak hukum - aspek yuridis.

    ReplyDelete
  12. Apabila pada tahun ini, DPR tidak dapat menyetujui kedua RUU tersebut rincian biaya pembuatan website menjadi UU maka harapan untuk mengubah dasar hukum pidana Indonesia menjadi tertunda.

    ReplyDelete
  13. Jumlah pasal yang mencapai 700 Pasal menjadi kendala meskipun saling melengkapi jasa buat toko online atas tidak tuntasnya pembahasan kedua RUU.

    ReplyDelete
  14. Apabila saat ini rincian biaya pembuatan website hukum pidana bertolak dari aspek procedural, maka aspek tersebutlah yang harus didekati dengan value-oriented approach agar terwujud keadilan, atau pemidanaan yang tidak sewenang-wenang.

    ReplyDelete
  15. Dengan jual rumah di lembang Bandung mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis

    ReplyDelete
  16. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  17. Pemidaaan tidak hanya menempatkan subyek hukum ke dalam penjara, melainkan ada daftar perumahan di majalengka bentuk pemidanaan lain yang bias menjerakan subek hukum yang melakukan kejahatan.

    ReplyDelete
  18. sebagai salah satu konsep dari foto prewedding terbaik analisi ekonomi terhadap hukum perlu dipertimbangkan.

    ReplyDelete
  19. Apabila saat ini pesan website hukum pidana bertolak dari aspek procedural, maka aspek tersebutlah yang harus didekati dengan value-oriented approach agar terwujud keadilan, atau pemidanaan yang tidak sewenang-wenang.

    ReplyDelete
  20. He recognizes that each client is different , which is why the treatment he provides female to male spa near me 24 hours is tailored to your requirements according to your individual needs. If you visit to receive a treatment and treatment, you'll be treated as family!

    ReplyDelete
  21. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  22. Semoga UUD di Indonesia tidak tumpul ke atas, runcing ke bawah

    Tak jualan ajah Jual Alat Drumband

    ReplyDelete