Asas Keterpaduan dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil

Polemik mengenai lokasi rencana pembangunan PLTU Kab. Batang membutuhkan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Lokasi yang dikehendaki yaitu di Ujungnegoro berdasarkan perspektif RTRW yang mengacu pada UU 26/2007 tentang Penataan Ruang jo PP 26/2008. Lampiran VII No. 313 PP 26/2008 menentukan secara restriktif bahwa wilayah Ujungnegoro-Roban merupakan kawasan wisata alam. Kemudian terdapat upaya untuk menyiasati Lampiran VII PP 26/2008 dengan menggunakan UU 27/2007, yang berawal dari Surat Bupati Batang No. 523/0173 tanggal 30 April 2012 tentang Usulan Penetapan Kawasan Taman Pesisir Kabupaten Batang.

Berdasarkan surat bupati Batang tersebut terbitlah Keputusan Menteri KKP No. KEP.29/MEN/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kab.Batang di Prov. Jateng. Kepmen KKP inilah yang menjadi acuan atau dasar legitimasi untuk menegaskan bahwa lokasi rencana pembangunan PLTU di Ujungnegoro-Roban. Apakah tepat bahwa penetapan kawasan konservasi dengan Kepmen tersebut? Dalam hal ini yang hendak disoroti adalah keberadaan asas keterpaduan dalam UU 27/2007 ketika hendak menganalisis lokasi pembangunan PLTU dari perspekti UU 27/2007.

Asas keterpaduan yang terdapat pada Pasal 3 huruf C UU 27/2007 dikembangkan dengan pertama, mengintergrasikan kebijakan perencanaan berbagai sector pemerintah secara horizontal dan vertical antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, mengintergrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Asas keterpaduan menjadi penuntun untuk mengintegrasikan kebijakan perencanaan dan ekosistem.[1] Selain menggunakan istilah integrasi untuk menjabarkan asas keterpaduan, UU 27/2007 mengelaborasi asas tersebut dalam Perencanan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Perencanaan tersebut meliputi;

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – RSWP3K

2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – RZWP3K

3. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – RPWP3K

4. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - RAPWP3K

------------

[1] Lihat Pasal 6 UU 27/2007 

Tulisan selengkapnya dapat dibaca di sini