Tanggapan atas pernyataan Yusril Ihza Mahendra terkait Pilgub DKI

Pernyataan Yusril yang dikutip dari account twitter beliau menyatakan bahwa pilgub DKI menggunakan UU No. 29 Tahun 2007 sebagai lex spesialis perlu dicermati (http://news.detik.com/read/2012/07/15/130513/1965688/10/soal-pilgub-1-putaran-yusril-jakarta-pakai-uu-khusus). Pencermatan atas pernyataan tersebut bukan untuk menilai benar atau salahnya pernyataan tersebut, melainkan terdapatnya asas hukum lain yang perlu dipertimbangkan. Dimana pernyataan Yusril menjadi benar apabila mengacu pada asas hukum ‘lex spesialis derogat lex generalis’, yang berarti peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Bahwa pilgub DKI tunduk pada UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah benar. Yang ingin dikemukakan dari tulisan pendek ini adalah adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 29 Tahun 2007 yang menyatakan “Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang ini.” Frasa “diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah’ menunjukkan bahwa pilgub DKI tetap tunduk pada peraturan tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah.


Tulisan selengkapnya dapat dilihat di Kompasiana